Formulir untuk Logistik Pemilu Mulai Dicetak

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan menyebutkan, proses pencetakan formulir logisitik pemilu mulai dilakukan oleh dua perusahaan pemenang tender.

Untuk memastikan agar formulir tidak ada yang keliru, KIP telah melakukan validasi akhir serta menandatangani (approval) hasl print out sebelum dicetak yang dilakukan di di ruang percetakan PT ENKA Parihayangan di Jakarta.
"Saat ini proses pencetakan formulir tengah berlangsung dan sebagian sudah masuk pada tahap pengepakan untuk di distribusikan ke kabupaten/kota di Aceh," kata Ketua Devisi Logistik dan Keuangan KIP Aceh, Robby Syahputra kepada wartawan di Banda Aceh kemarin.
Dia menyebutkanm, untuk formulir pemilihan calon DPRA yang ditangani PT Riski Grafis saat ini sudah mulai dicetak. Bila tidak ada kendala, katanya, awal Maret proses distribusi ke kabupaten/kota akan dilakukan.
Dia jelaskan, pencetakan formulir oleh PT Riski Grafis dikhususkan untuk pemilihan anggota DPRA di delapan daerah pemiihan.
Sedangkan PT ENKA Parahiyangan khusus menangani formulir untuk pemilihan calon anggota DPRK di 23 kabupate/kota dengan 87 daerah pemilihan.
Robby menjelaskan, formulir logistik pemilu tersebut nantinya akan dikirim ke KIP provinsi lebih dulu sebelum didistribusikan oleh PT Pos Indonesia.
Dia sebutkan, di Aceh saat ini tercatat ada 10.271 TPS, 6.488 PPS dan 276 PPK.
Sementara itu, terkait pendistirbusian logistik pemilu yang tidak tidak sampai ke kecamatan oleh PT Pos Indonesia Band Aceh, pihaknya tidak begitu mempersoalkan.
Sebab, masing-masing KIP kabupaten/kota di Aceh telah memiliki anggaran khusus dari APBN untuk proses pendsitibusian logisitik pemilu hingga sampai ke kecamatan. (sar)



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

WH Dicerca

Melihat Kasus-Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Aceh WH Dicerca, Operasi Jalan Terus SETElah eksekusi cambuk di Bireuen, rentetan pelaksanaan hukuman cambuk terus terjadi di Aceh. Petugas Wilayatul Hisbah (WH) terus melakukan sosialisasi empat qanun syariat Islam dan operasai penertiban. Seolah tidak pandang bulu, siapa saja yang dinilai melanggar akan kena sanksinya. WH kini menjadi momok baru bagi pelanggar syariat. Mereka yang kerap kongkow-kongkow di café atau tempat keramaian lainnya, alamat diangkut petugas berseragam hijau lumut itu bila kedapatan tidak memakai jilbab. Malah, dalam setiap operasai tersebut ada saja yang terjaring. Mereka yang ditangkap ada yang langsung mendapat pembinaan di tempat, ada pula diangkut ke kantor WH untuk diberikan nasehat, dan bahkan ada yang kasusnya dilanjutkan ke Mahkamah Syariyah. Kasus pelanggaran mulai dari khalwat (mesum), maisir (judi) hingga khamar (minuman keras). "WH berkewajiban menasehati dan memperingati mereka yang melanggar.
Read more »

Selingkuh, Pejabat dan Istri Simpanan

Gambar
Menjaga komitmen rumah tangga tidaklah mudah. Apalagi bagi seorang pejabat. Seperti presiden, gubernur, bupati, walikota, sekalipun anggota DPR. Fakta mengungkapkan, tidak sedikit pejabat terjebak dalam hubungan asmara dengan wanita idaman lain, selain istrinya. Atau lebih ngetrend disebut perselingkuhan. Sebetulnya kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan masyarakat memang hal yang biasa. Setidaknya bagi pria dan wanita yang hobi selingkuh dan tidak setia pada pasangannya. Tapi, jika kasus selingkuh menerpa pejabat, maka sering kali menjadi heboh. Apa sebabnya? Ya karena pejabat adalah orang yang diberi amanah oleh rakyat, orang yang memutuskan satu kebijkakan bagi orang banyak, orang yang menjadi penerus aspirasi masyarakat, seperti anggota DPR. Lebih penting lagi, pejabat juga menjadi tauladan bagi masyarakat karena jabatan yang disandangnya merupakan manifestasi dari amanah rakyat. Nah, bagaiman jika ternyata para pejabat yang sudah dipercaya rakyat itu berselingkuh? Di satu s
Read more »