'Gerakan Non-blok' Golkar siap Hadapi SBY

Jakarta - Menguatnya wacana Blok M (Megawati) versus Blok S (SBY) dianggap menyepelekan Partai Golkar (Golkar) sebagai partai besar.

Jika opsi SBY-JK tak berlanjut, Golkar siap mengusung gerakan non-blok dan berhadap-hadapan dengan SBY di Pilpres.

Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan jika Golkar sebenarnya punya opsi lain selain mempertahankan duet SBY-JK, yakni memimpin koalisi alternatif yang tak memihak ke salah satu blok, baik Blok M atau Blok S.

"Sekarang ada Blok M dan Blok S, bisa saja Golkar mengambil inisiatif memimpin gerakan non-blok," ucap Priyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2009).

Inisiatif Non-blok Golkar ini, diyakini Priyo bukan sesuatu yang mustahil. Golkar adalah partai besar, dan tak akan sulit mencari partner koalisi untuk mengusung capres.

Hitung-hitungan Priyo, jika di Pilpres nanti yang bertarung adalah Blok M, Blok S, dan Non-blok pimpinan Golkar, maka besar kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran.

Jika di putaran pertama capres Non-blok kalah dan tak bisa lolos ke putaran kedua, maka yang dilakukan selanjutnya sangatlah mudah.

"Golkar akan melakukan koalisi dan menentukan dukungan ke salah satu pasangan capres," imbuh dia.

Tetapi jika bisa lolos ke putaran kedua, capres Non-blok Golkar mungkin saja berhadap-hadapan dengan SBY yang besar kemungkinan diusung oleh Blok S. Dan jika itu yang terjadi, Priyo optimis Non-blok Golkar mampu mengalahkan SBY.

"Bisa saja Non-blok nanti menghadapi SBY. Dan kami yakin Golkar bisa menang," kata ketua Fraksi Partai Golkar di DPR ini.

Hanya saja jika Golkar memimpin Non-blok, siapa kader Golkar yang akan diusung sebagai capres. Merujuk pada kebijakan partai, menurut Priyo Ketua Umum Jusuf Kalla (JK) tentunya yang terkuat. ( Rez / irw )


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

WH Dicerca

Melihat Kasus-Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Aceh WH Dicerca, Operasi Jalan Terus SETElah eksekusi cambuk di Bireuen, rentetan pelaksanaan hukuman cambuk terus terjadi di Aceh. Petugas Wilayatul Hisbah (WH) terus melakukan sosialisasi empat qanun syariat Islam dan operasai penertiban. Seolah tidak pandang bulu, siapa saja yang dinilai melanggar akan kena sanksinya. WH kini menjadi momok baru bagi pelanggar syariat. Mereka yang kerap kongkow-kongkow di café atau tempat keramaian lainnya, alamat diangkut petugas berseragam hijau lumut itu bila kedapatan tidak memakai jilbab. Malah, dalam setiap operasai tersebut ada saja yang terjaring. Mereka yang ditangkap ada yang langsung mendapat pembinaan di tempat, ada pula diangkut ke kantor WH untuk diberikan nasehat, dan bahkan ada yang kasusnya dilanjutkan ke Mahkamah Syariyah. Kasus pelanggaran mulai dari khalwat (mesum), maisir (judi) hingga khamar (minuman keras). "WH berkewajiban menasehati dan memperingati mereka yang melanggar.
Read more »

Selingkuh, Pejabat dan Istri Simpanan

Gambar
Menjaga komitmen rumah tangga tidaklah mudah. Apalagi bagi seorang pejabat. Seperti presiden, gubernur, bupati, walikota, sekalipun anggota DPR. Fakta mengungkapkan, tidak sedikit pejabat terjebak dalam hubungan asmara dengan wanita idaman lain, selain istrinya. Atau lebih ngetrend disebut perselingkuhan. Sebetulnya kasus perselingkuhan yang terjadi di kalangan masyarakat memang hal yang biasa. Setidaknya bagi pria dan wanita yang hobi selingkuh dan tidak setia pada pasangannya. Tapi, jika kasus selingkuh menerpa pejabat, maka sering kali menjadi heboh. Apa sebabnya? Ya karena pejabat adalah orang yang diberi amanah oleh rakyat, orang yang memutuskan satu kebijkakan bagi orang banyak, orang yang menjadi penerus aspirasi masyarakat, seperti anggota DPR. Lebih penting lagi, pejabat juga menjadi tauladan bagi masyarakat karena jabatan yang disandangnya merupakan manifestasi dari amanah rakyat. Nah, bagaiman jika ternyata para pejabat yang sudah dipercaya rakyat itu berselingkuh? Di satu s
Read more »